Pengertian APBN

Dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, pemerintah harus mempunyai rencana yang didasarkan pada pemenuhan tugas masing-masing negara, termasuk masalah pengelolaan keuangan. Setiap tahun, pemerintah mengumpulkan dan membelanjakan triliunan rupiah melalui APBN. Menurut UUD 1945, APBN harus dilaksanakan dalam bentuk undang-undang, dalam hal ini presiden berkewajiban menyusun APBN dan menyampaikannya kepada DPR.

RAPBN memuat asumsi umum yang melandasi penyusunan APBN, perkiraan penerimaan, belanja, transfer, defisit/surplus, pembiayaan defisit, dan kebijakan pemerintah. APBN berisi semua penerimaan dan pengeluaran yang disimpan dalam satu rekening di bank sentral (Bank Indonesia) yang disebut rekening Bendahara Umum Negara (BUN).

Dampak APBN terhadap perekonomian Indonesia

APBN dan APBD memiliki dampak yang sangat besar terhadap perekonomian nasional dan daerah. Sebab, kegiatan pemerintah di pusat dan daerah bergantung pada anggaran. APBN dan APBD mencerminkan kebijakan pembangunan yang ditetapkan pemerintah serta menunjukkan arah dan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan. Secara umum, laju produktivitas dan pertumbuhan ekonomi juga sangat ditentukan oleh APBN dan APBD.

Misalnya, jika pemerintah memutuskan untuk mengalokasikan anggaran yang besar untuk pembangunan sektor pertanian pada tahun tertentu, maka kebijakan tersebut dapat meningkatkan kemajuan sektor tersebut. Juga, jika pemerintah memutuskan untuk membiayai proyek-proyek tertentu yang dapat mendukung kegiatan di sektor-sektor yang berhubungan langsung dengan proyek yang bersangkutan. Misalnya, jika pemerintah mengalokasikan anggaran untuk proyek pembangunan jalan di wilayah tambang provinsi, maka akan meningkatkan kelancaran operasional dan produktivitas tambang.

format struktur APBN

Antara 1969/1970 dan 1999/2000, APBN menggunakan format T-account. Format ini dinilai masih memiliki kelemahan, antara lain kurang jelasnya informasi pengendalian defisit dan kurang transparan sehingga perlu disempurnakan. Akun-T memiliki sisi penerimaan dan pengeluaran yang terpisah di kolom yang berbeda.

TA pada masa pemerintahan Orde Baru. 1969/1970 menjadi TA. Pada tahun 1998/1999, APBN disusun berdasarkan sistem anggaran berimbang (akun T) dan diklasifikasikan menjadi dua pos besar (sisi), yaitu penerimaan dan pengeluaran. Di sisi pendapatan, dibagi menjadi pendapatan dalam negeri dan pendapatan pembangunan.

Sejalan dengan tuntutan reformasi, pemerintahan Presiden Habibie berupaya memperbaharui sistem APBN. Secara keseluruhan, tidak banyak yang berubah kecuali persiapan TA APBN. 1999/2000 berusaha lebih transparan. Pada tahun anggaran sebelumnya, APBN dinilai kurang transparan dan terkesan curang, terutama pada jalur penerimaan pembangunan. APBN TA. Tahun 1999/2000 tetap menggunakan sistem anggaran berimbang, tetapi pos pendapatan pembangunan berubah nama menjadi pendapatan luar negeri, sehingga setengah pendapatan APBN adalah TA. 1999/2000 terdiri dari penerimaan dalam negeri dan luar negeri.

Jalankan TA. 2000 (tahun anggaran peralihan sebelum penyesuaian tahun anggaran ke tahun kalender) format APBN disusun sesuai dengan standar internasional yaitu. Statistik Keuangan Pemerintah (GFS). Berbeda dengan sistem anggaran berimbang yang memasukkan pinjaman program dan proyek ke dalam pos penerimaan, APBN menggunakan format GFS pembelanjaan defisit di mana pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri merupakan sumber pembiayaan defisit dan tidak lagi diklasifikasikan sebagai pendapatan

Komponen struktur anggaran negara

APBN berisi semua penerimaan dan pengeluaran yang disimpan dalam satu rekening di bank sentral (Bank Indonesia) yang disebut rekening Bendahara Umum Negara (BUN). Pada prinsipnya, semua penerimaan dan pengeluaran sektor pemerintah harus masuk ke dalam rekening. Secara harfiah, APBN terdiri dari dua komponen utama yaitu:

Penerimaan APBN berasal dari berbagai sumber antara lain sumber dalam dan luar negeri. Pembiayaan dalam negeri meliputi penerimaan pajak dan bukan pajak (PNBP). Penerimaan pajak meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), cukai dan pajak lainnya yang merupakan sumber utama penerimaan APBN.

Secara umum, biaya yang dikeluarkan dalam satu tahun fiskal harus ditutupi dari pendapatan pada tahun fiskal yang sama. Berbeda dengan anggaran pendapatan nasional yang diperlakukan sebagai target pendapatan pemerintah dan diharapkan dapat dilampaui, anggaran belanja merupakan batas pengeluaran yang tidak dapat dilampaui. Belanja pemerintah sendiri terbagi menjadi belanja pemerintah pusat dan belanja APBD.

Defisit atau surplus adalah perbedaan antara pendapatan dan pengeluaran. Pengeluaran yang melebihi pendapatan disebut defisit, sebaliknya jika pendapatan melebihi pengeluaran disebut surplus.

Menurut APBN, ada dua konsep yang disebut defisit anggaran yaitu: keseimbangan primer dan keseimbangan umum. Neraca primer adalah total pendapatan dikurangi biaya tidak termasuk pembayaran bunga, sedangkan neraca umum adalah total pendapatan dikurangi total biaya termasuk pembayaran bunga.

1. Pembiayaan

Pendanaan diperlukan untuk menutupi defisit anggaran. Beberapa sumber pembiayaan penting saat ini adalah pembiayaan dalam negeri, termasuk penerbitan obligasi, penjualan aset dan privatisasi, dan pembiayaan eksternal, termasuk pinjaman proyek, pelunasan utang, pinjaman program, dan penjadwalan ulang utang.

Persiapan APBN

Proses penyusunan APBN dapat dikelompokkan menjadi dua tahap yaitu:

• Pembicaraan pendahuluan antara pemerintah dan DPR

Fase ini diawali dengan serangkaian pembahasan antara pemerintah dan DPR untuk menentukan mekanisme dan jadwal pembahasan APBN. Pekerjaan dilanjutkan dengan penyusunan rancangan APBN oleh pemerintah, termasuk penetapan asumsi dasar, perkiraan pendapatan dan belanja APBN. Fase ini diakhiri dengan pemerintah menyelesaikan penyusunan RAPBN.

• Pengajuan, pembahasan dan penetapan APBN

Hal ini dilakukan oleh Menteri Keuangan dan Panitia Anggaran, serta antara panitia dan departemen. Hasil pembahasan ini adalah UU APBN yang memuat alokasi dana menurut departemen/lembaga, sektor, subsektor, bidang program dan kegiatan, yang disebut Unit 3.

Fungsi APBN dan APBD

APBN merupakan instrumen pengaturan pengeluaran dan penerimaan negara untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas ekonomi, dan secara lebih umum menentukan arah dan prioritas pembangunan.

APBN memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, pendistribusian, pendistribusian, dan pemantapan. Semua penerimaan yang menjadi hak negara dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran harus dialihkan ke APBN. Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara pada tahun anggaran berikutnya. APBN beroperasi berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003, yaitu:

• Fungsi otorisasi berarti APBN merupakan dasar realisasi penerimaan dan pengeluaran tahun yang bersangkutan, sehingga pengeluaran atau penerimaan dapat dilaporkan kepada rakyat.
• Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa APBN dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatannya pada tahun tersebut. Jika pengeluaran direncanakan sebelumnya, negara dapat membuat rencana untuk mendukung pengeluaran tersebut. Misalnya, pembangunan proyek pembangunan jalan yang bernilai miliaran telah direncanakan dan dianggarkan.
• Sehingga pemerintah dapat mulai mempersiapkan proyek tersebut agar dapat berjalan dengan lancar.
• Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa APBN harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya. Dengan demikian, masyarakat mudah menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk tujuan tertentu dibenarkan atau tidak.
• Fungsi alokasi berarti anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
• Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan fiskal negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
• Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa APBN merupakan alat untuk menjaga dan memperjuangkan keseimbangan fundamental perekonomian.

Tugas anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut UU No. 17 2013 adalah:

• Fungsi otorisasi berarti bahwa APBD merupakan dasar realisasi pendapatan dan belanja tahun yang bersangkutan. Tidak mungkin pelaksanaan kegiatan tanpa anggaran APBD.
• Fungsi perencanaan mengandung pengertian bahwa APBD merupakan pedoman bagi pengurus dalam merencanakan kegiatan tahun yang bersangkutan.
• Fungsi perencanaan mengandung pengertian bahwa APBD merupakan pedoman bagi pengurus dalam merencanakan kegiatan tahun yang bersangkutan.
• Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa APBD merupakan pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
• Fungsi alokasi mensyaratkan bahwa APBD harus ditujukan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah.
• Fungsi distributif mengandung arti bahwa kebijakan penganggaran daerah harus memperhatikan keadilan dan kepatutan.
• Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa APBD merupakan sarana untuk memelihara dan memperjuangkan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Prinsip penyusunan APBN dan APBD

Prinsip-prinsip penyusunan APBN meliputi:

1. Prinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek pendapatan yaitu:

• Intensifikasi penerimaan anggaran, baik dari segi jumlah maupun kecepatan penyetoran.
• Intensifikasi penyelesaian dan penagihan piutang negara, seperti biaya sewa penggunaan barang milik negara.
• Mengklaim ganti rugi atas kerugian yang diderita negara dari denda yang diizinkan.

1. Prinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek belanja negara

• Ekonomis, tidak mewah, efisien dan memenuhi persyaratan teknis.
• Diarahkan, dikendalikan sesuai dengan rencana, program/kegiatan.
• Pemanfaatan produksi dalam negeri sebesar-besarnya dengan memperhatikan kemampuan/potensi negara.

mekanisme penyusunan APBD

Mekanisme penyusunan APBD harus didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. APBD harus disiapkan tepat waktu sesuai tahapan dan jadwalnya.
3. Penyusunan APBD dilakukan secara transparan sehingga memudahkan masyarakat untuk memperoleh dan mengakses informasi seluas-luasnya tentang APBD.
4. Penyusunan APBD harus melibatkan partisipasi masyarakat.
5. APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan penyesuaian.
6. Substansi APBD dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Demikian artikel Duniadunia.co.id tentang APBD dan APBN: Pengertian, Perbedaan, Efek, Contoh, Format Struktur, Komponen, Tata Letak, Fungsi, Prinsip, Mekanisme, semoga artikel ini bermanfaat untuk anda semua.