Definisi Pendidikan Kewarganegaraan (KTK).

Istilah kewarganegaraan berasal dari kata Latin Civicus. Kata Civicus kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi “Civic” yang artinya warga negara/kewarganegaraan. Dari definisi tersebut, jelaslah bahwa pendidikan kewarganegaraan diartikan secara luas mencakup penyiapan generasi muda untuk mengemban peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara.

Selain itu, Pendidikan Kewarganegaraan dapat diartikan sebagai mata pelajaran yang menitikberatkan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu menggunakan hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang dicita-citakan oleh Pancasila dan UUD 1945. dari Republik Indonesia.

Esensi pendidikan PKN

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang lebih menitik beratkan pada pengembangan diri, yang beraneka ragam baik dari segi agama, bahasa, umur, sosial budaya dan suku bangsa, untuk menjadi manusia yang cerdas, terampil dan juga warga negara yang berkarakter yang dicita-citakan oleh Pancasila dan UUD 1945. . (Kurikulum Berbasis Kompetensi, 2004). Pendidikan Kewarganegaraan telah melalui perkembangan sejarah yang sangat panjang, dimulai dari Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Moral Pancasila, Pendidikan Pancasila dan juga Kewarganegaraan, hingga akhirnya pada Kurikulum 2004 berganti nama menjadi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Pendidikan Kewarganegaraan juga dapat diartikan sebagai sarana untuk mengembangkan dan memelihara nilai-nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia, yang diharapkan terwujud dalam bentuk tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari peserta didik sebagai pribadi, anggota. . dari masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

PKN berlandaskan Pancas dan UUD 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, budaya bangsa Indonesia, menjawab tuntutan zaman yang cepat berubah, dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Kurikulum Berbasis Kompetensi Tahun 2004, serta Pedoman Khusus Penyusunan dan Evaluasi Kurikulum Mata Pelajaran Kewarganegaraan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Dasar dan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah. Pendidikan Kementerian Pendidikan.

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (PKN)

1. Mendidik kehidupan masyarakat yang mengembangkan manusia seutuhnya di Indonesia. Yakni, manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa memiliki akhlak mulia, pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab sosial dan kebangsaan.
2. Tujuan PKN secara khusus untuk meningkatkan akhlak yang diharapkan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari yaitu perilaku yang memancarkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, perilaku kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung demokrasi. yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu dan kelompok sehingga perbedaan pendapat atau kepentingan dapat diatasi melalui musyawarah mufakat dan juga melalui perilaku yang mendukung tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Menurut T Sapriya (2001), tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah partisipasi penuh akal dan tanggung jawab dalam kehidupan politik warga negara yang menganut nilai-nilai dan prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia. Partisipasi warga negara yang efektif dan bertanggung jawab membutuhkan pengetahuan, keterampilan intelektual, dan kemampuan tertentu untuk berpartisipasi.

3. Tujuan keseluruhan dari kelas PKN adalah untuk membentuk warga negara menjadi warga negara yang baik, yang dapat digambarkan sebagai “warga negara yang patriotik, toleran, setia kepada bangsa dan negara, religius, demokratis dan setia pada Pancasila” (Somantri, 2001: 279).
   

   ---

• Harapan Djahiri (1995:10)

1. Mampu memahami dan memperoleh secara logis konsep dan norma Pancasila sebagai falsafah, landasan ideologi dan pandangan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
2. Memahami secara langsung UUD (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Juga hidup dan percaya pada tatanan moral yang terkandung dalam poin-poin di atas.
4. Mengamalkan dan menstandarkan hal di atas sebagai sikap perilaku diri dalam kehidupan dengan penuh keyakinan dan nalar.
   

   ---

Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan (PKN)

Fungsi pendidikan kewarganegaraan antara lain:

1. Membantu pelajar atau mahasiswa sebagai generasi muda memperoleh pemahaman tentang cita-cita dan tujuan nasional negara.
2. Pelajar atau mahasiswa sebagai generasi baru dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab untuk memecahkan masalah pribadi, masyarakat dan bangsa.
3. Dapat menghargai cita-cita bangsa dan mengambil keputusan yang bijak.
4. Alat untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada bangsa Indonesia dan negaranya, yang tercermin dari kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Republik Indonesia.

Lingkup pelatihan PKN

Cakupan substansi PKN meliputi beberapa aspek, yaitu:

• Persatuan dan kesatuan rakyat, yang terdiri dari hidup rukun dalam perbedaan, sumpah pemuda, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, cinta lingkungan, keikutsertaan dalam pertahanan negara, sikap positif terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, kejujuran bangsa Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia, Keterbukaan dan Penjaminan Keadilan.
• Norma, peraturan perundang-undangan, meliputi: ketertiban dalam kehidupan keluarga, norma dalam masyarakat, ketertiban dalam sekolah, norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, peraturan daerah, sistem hukum dan peradilan nasional, hukum dan keadilan internasional.
• Hak asasi manusia terdiri dari hak dan tanggung jawab anak, hak dan tanggung jawab anggota masyarakat, pemajuan, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia, dokumen hak asasi manusia nasional dan internasional.
• Kebutuhan warga negara adalah gotong royong, realisasi diri, kebebasan berserikat, kebebasan berbicara, harga diri sebagai warga negara, penghormatan terhadap keputusan kolektif dan status warga negara yang setara.
• Konstitusi negara, termasuk proklamasi kemerdekaan dan konstitusi pertama, konstitusi yang digunakan di Indonesia, hubungan dasar antara negara dan konstitusi.
• Kekuasaan dan politik terdiri dari pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintahan pusat, budaya politik, demokrasi dan sistem politik, budaya demokrasi terhadap masyarakat madani, pers dalam masyarakat demokratis dan sistem pemerintahan.
• Pancasila meliputi dasar negara dan ideologi negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia

Dalam pengertian ini pancasila disebut juga way of life, weltanschaung, wereldbeschouwing, wereld en levens beschouwing, pandangan hidup, sikap hidup, petunjuk hidup dan petunjuk hidup. Dalam hal ini, pancasila dijadikan pedoman bagi segala aktivitas atau aktifitas kehidupan dan segala bidang kehidupan. Artinya, tingkah laku dan perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dengan seluruh sila-sila Pancasila. Hal ini karena Weltanschauung Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, semua sila Pancasila merupakan satu kesatuan organis.

Sila – Sila Pancsila

• Perintah Tuhan Yang Maha Esa

Bangsa Indonesia menyatakan keimanan dan ketaqwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaannya menurut landasan kemanusiaan yang adil dan beradab.

• Kemanusiaan yang adil dan beradab

Kemanusiaan yang adil dan beradab menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan pekerjaan kemanusiaan, serta berani membela kebenaran dan keadilan. Menyadari bahwa manusia itu setara, manusia Indonesia merasa menjadi bagian dari semua manusia, sehingga mengembangkan rasa hormat dan kerjasama dengan bangsa lain.

Menurut prinsip persatuan Indonesia, rakyat Indonesia mendahulukan persatuan, kesatuan, dan kepentingan serta keamanan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Persatuan dibangun atas dasar Bhineka Tunggal Ika, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

• Sila kerakyatan berpedoman pada hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

Rakyat Indonesia akan mengikuti dan mentaati segala hasil keputusan musyawarah tersebut, oleh karena itu semua pihak yang terlibat harus menyetujuinya dan melaksanakannya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Di sini, kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi atau golongan. Nalar dan hati nurani yang mulia diadakan dalam diskusi. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung harkat dan martabat manusia, serta nilai kebenaran dan keadilan.
Saat melakukan diskusi, mereka mempercayai perwakilan yang mereka percayai.

• Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Sesuai dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, rakyat Indonesia sadar akan hak dan kewajiban yang sama untuk mewujudkan keadilan sosial dalam kehidupan rakyat Indonesia. Dalam konteks inilah dikembangkan akhlak mulia yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong.
Untuk itu sikap jujur ​​terhadap orang lain dibentuk dengan menjaga kesinambungan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak orang lain.

maka artikel dari worlddikbud.co.id tentang Pengertian PKN SD : hakikat pembelajaran, tujuan pendidikan, fungsi, ruang lingkup, pancasila sebagai dasar, kaidah, Semoga artikel ini bermanfaat bagi anda semua.