Perbedaan antara hukum pidana dan hukum perdata

Hukum pidana berbeda dengan hukum perdata dalam banyak hal, termasuk makna, isi, dan penerapannya. Perbedaan antara hukum pidana dan hukum perdata dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

Definisi hukum pidana adalah seperangkat aturan hukum tertulis yang mengatur kegiatan yang dilarang atau yang tidak boleh dilakukan di bawah ancaman sanksi tertentu. Definisi hukum perdata adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur hubungan antara individu dan individu, fokus hukum perdata adalah kepentingan pribadi, atau kepentingan individu.

Perbedaannya antara lain hukum perdata memungkinkan penafsiran yang berbeda terhadap hukum perdata, sedangkan hukum pidana hanya dapat ditafsirkan menurut arti kata dalam hukum pidana itu sendiri atau dalam penafsiran otentik (tafsir yang diberikan dalam hukum pidana). adalah hukum itu sendiri).

Apabila terjadi pelanggaran dalam perkara tersebut, pengadilan akan memeriksa pelanggaran norma hukum perdata setelah ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, dan pihak yang mengadukan pelanggaran tersebut menjadi penggugat dalam perkara tersebut. Pada saat yang sama, pengadilan pada umumnya mengambil tindakan segera dalam kasus-kasus pelanggaran hukum pidana, tanpa perlu ada pengaduan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Setelah terjadi pelanggaran hukum pidana, aparatur seperti kepolisian, kejaksaan, dan hakim dapat segera bertindak.

Perbedaannya juga terletak pada bahwa hukum perdata mengatur hubungan hukum antara seseorang dengan orang lain yang menitikberatkan pada masalah kepentingan perseorangan, sedangkan hukum pidana adalah hubungan hukum antara anggota masyarakat dengan negara yang mengatur ketertiban masyarakat. .

Sebelum kita mengetahui perbedaan antara hukum pidana dan hukum perdata. Semua undang-undang ini perlu dipahami terlebih dahulu. Hukum pidana berbeda dengan hukum perdata dalam beberapa hal, terlihat dari perbedaan makna, substansi, penerapan dan interpretasi. Perbedaan antara hukum pidana dan hukum perdata dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

Memahami perbedaan

• Hukum perdata adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan individu, fokus hukum perdata adalah kepentingan pribadi, atau kepentingan individu.

• Hukum pidana adalah seperangkat peraturan hukum tertulis yang mengatur kegiatan yang dilarang atau yang tidak boleh dilakukan di bawah ancaman sanksi tertentu.

Perbedaan konten

• Hukum perdata mengatur hubungan hukum antara satu orang dengan orang lain dengan mengutamakan kepentingan individu.

• Hukum pidana mengatur hubungan hukum antara anggota masyarakat (warga negara) dengan negara yang mengatur ketertiban masyarakat itu.

Perbedaan implementasi

• Pelanggaran hukum perdata dimulai oleh pengadilan hanya setelah pengaduan diajukan oleh pihak yang berkepentingan yang merasa dirugikan. Pelapor adalah penggugat dalam kasus tersebut.

• Dalam hal pelanggaran norma hukum pidana, pengadilan pada umumnya mengambil tindakan segera tanpa pengaduan dari korban. Setelah terjadi pelanggaran terhadap norma hukum pidana (delic=kriminal), maka aparatur negara seperti kepolisian, kejaksaan dan hakim segera mulai bertindak. Pihak yang menjadi korban cukup melaporkan kepada pihak berwajib (polisi) tentang kejahatan yang terjadi. Pihak pelapor (pihak yang dirugikan) menjadi saksi dalam perkara tersebut, sedangkan pihak penggugat adalah penuntut umum (jaksa).

Kejahatan-kejahatan tertentu tidak ditindak oleh pihak berwenang kecuali jika korban mengajukan pengaduan, seperti perzinahan, perkosaan, pencurian antar keluarga.

Menafsirkan perbedaan

• A. Hukum perdata memungkinkan hukum perdata untuk ditafsirkan dalam banyak cara.
• B. Hukum pidana hanya dapat ditafsirkan menurut arti kata-kata hukum pidana itu sendiri. Hukum pidana hanya mengenal penafsiran otentik, yaitu penafsiran yang terkandung dalam KUHP itu sendiri (Judul IX Buku I KUHP).

Contoh dari hukum perdata

Hukum perdata mengatur hubungan hukum antara satu orang dengan orang lain dengan mengutamakan kepentingan individu.

Contoh:

A adalah anggota kelompok simpan pinjam PPK. Pihak A terikat kontrak dengan program PPK melalui UPK pada saat meminjam uang dari PPK. Peraturan hukum perdata berlaku untuk hubungan hukum antara A dan UPK. Jika dikemudian hari A tidak mau mengembalikan uang yang dipinjamnya, berlaku norma hukum perdata terhadap perbuatan tersebut. Sedangkan hukum pidana adalah hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat (sebagai warga negara) dan negara (sebagai penguasa tatanan sosial).

Contoh:

Bunga Mawar Ketua kelompok UEP tidak menyerahkan simpanan kelompok kepada UPK tetapi menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Tindak pidana ini termasuk dalam tindak pidana penggelapan.

Bagaimana kedua hukum ini berlaku? Pelanggaran aturan hukum perdata hanya dapat diprakarsai oleh pengadilan setelah pihak yang berkepentingan yang merasa tersinggung (disebut: penggugat) telah mengajukan gugatan. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum pidana, maka aparat penegak hukum segera mengambil tindakan tanpa adanya pengaduan dari korban, kecuali untuk kejahatan yang termasuk dalam delik yang diadukan, seperti perkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, pencurian dalam rumah tangga, dan lain-lain.

Dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum, baik pidana maupun perdata, penanganannya diatur dalam KUHAP dan KUHAP.

Perbedaan hukum acara pidana dan perdata?

Hukum acara perdata mengatur bagaimana hakim perdata mengadili perkara di pengadilan perdata.

Hukum acara pidana mengatur pemeriksaan perkara pidana di pengadilan pidana oleh hakim pidana.

Dalam proses perdata, inisiatif datang dari pihak yang dirugikan.

Dalam proses pidana, prakarsa beracara berasal dari kejaksaan/penuntut negara.

• Perbedaan penuntutan

Dalam proses perdata, terdakwa menggugat korban. Penggugat berurusan dengan tergugat, sehingga tidak ada penuntut umum/jaksa.

Dalam proses pidana, jaksa menjadi penuntut negara, yang mewakili negara dalam berurusan dengan terdakwa. Ini jaksa.

Contoh:

Bunga Mawar Ketua kelompok UEP tidak menyerahkan simpanan kelompok kepada UPK tetapi menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Tindak pidana ini termasuk dalam pasal pidana penyelewengan, misalnya A adalah anggota kelompok simpan pinjam PPK. Orang A terhubung dengan program PPK berdasarkan kontrak melalui UPK saat meminjam uang dari PPK. Peraturan hukum perdata berlaku untuk hubungan hukum antara A dan UPK.

Jika dikemudian hari A tidak mau mengembalikan uang yang dipinjamnya, maka perbuatan itu diatur oleh hukum perdata yang mengatur hak-hak pribadi dan hukum pidana yang mengatur hak-hak yang berhubungan dengan orang banyak, sehingga jika terjadi pelanggaran maka pelanggaran itu dapat diikuti dengan hukum perdata. apabila pihak yang merasa dirugikan mengajukan pengaduan, maka dalam hukum pidana apabila terjadi pelanggaran maka negara segera mengambil tindakan, kecuali untuk delik-delik tertentu yaitu adua pelanggaran ringan.

Demikian artikel Duniaduniadik.co.id Perbedaan Hukum Pidana dan Hukum Perdata: Pengertian, Isi, Aplikasi, Tafsir, Contoh, semoga artikel ini bermanfaat untuk sobat semua.